logo pa soasio

Portal Pengadilan Agama Soasio

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Agama Soasio, sebagai media informasi berbasis teknologi.
Portal Pengadilan Agama Soasio

Aplikasi Gugatan Mandiri

Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.
Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

e-Court

e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara Online. Mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran secara Online, dan pemanggilan yang dilakukan secara elektronik. e-Filling (Pendaftaran perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran panjar biaya perkara Online) e-Summons (Pemanggilan pihak secara Online)
e-Court

Perkara Prodeo

Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
Perkara Prodeo

SIPP Kemenpan RB

SIPP Merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat
SIPP Kemenpan RB

Informasi COVID 19 Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya merupakan salah satu bagian yang terdampak oleh virus COVID-19 sehingga Mahkamah Agung menyediakan Website Sebaran COVID -19 di Lingkungan Peradilan yang berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap kondisi seluruh aparatur pengadilan yang ada di satuan kerja baik PNS maupun Non PNS yang terdampak COVID-19
Informasi COVID 19 Mahkamah Agung

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu PIntu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian sisa panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengembalian produk pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparat.
PTSP

11 Aplikasi Inovasi Badilag

Dalam rangka menunjang fasilitas pelayanan untuk para pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan 11 Aplikasi Inovasi. Implementasi dari 11 aplikasi tersebut telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Soasio.
11 Aplikasi Inovasi Badilag

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
Reformasi Birokrasi

Budaya kerja 5S 5R

Pengadilan Agama Soasio telah membangun Budaya Kerja 5S dan 5R untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Budaya kerja 5S 5R

icon galeri

 

jdih

 

majalah

 

majalah

 

icon galeri

 

jdih

 

majalah

 

majalah

 

on . Hits: 59

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 dan Permen PAN RB Nomor 8 Tahun 2021

 

WhatsApp Image 2021-12-27 at 11.10.32.jpeg

Tidore – Senin (27/12/2021) | Pengadilan Agama Soasio mengikuti kegiatan secara virtual Sosialisasi PP No. 30 tahun 2009 tentang Penilaian Kinerja pns jo Permanpan RB No. 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar surat dari Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 4305/DJA/KP.02.1/12/2021 perihal Sosialisasi PP No. 30 tahun 2009 tentang Penilaian Kinerja pns jo Permanpan RB No. 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS tertanggal 22 Desember 2021. Kegiatan sosilaisasi ini pada dasarnya sebuah bentuk sosialisasi oleh Dirjen Badilag dalam memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai berkaitan dengan sistem manajemen kinerja PNS.

Kegiatan Sosilalisasi virtual dilaksanakan secara terpusat di Ruang Media Center PA Soasio dengan dimulai pada pukul 11.00 WIT yang diikuti oleh Ketua PA Soasio, Bapak Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I., Wakil Ketua PA Soasio, Ibu Muna Kabir, S.H.I., Panitera PA Soasio Bapak Mursal Ayub, S.Ag., Para Hakim PA Soasio, Bapak Hasanuddin, S.Sy., Bapak Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., Choirul Isnan, S.H., Kasubag Kepegawaian PA Soasio, Bapak Umar Ali, S.H., serta Panmud Permohonan PA Soasio, Ibu Mariani Saimima, S.H. Selain bertempat di Ruang Media Center PA Soasio kegiatan sosialiasi ini juga diikuti seluruh pegawai PA Soasio dengan dilaksanakan pada ruang kerja masing-masing pegawai.

WhatsApp Image 2021-12-27 at 11.09.31.jpeg

Kegiatan terbagi menjadi 2 agenda yang terdiri dari Kegiatan pembukaan dan kegiatan sosilaisasi. Pada kegiatan pembukaan kegiatan terdiri dari menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung, pembacaan doa, penyampaian laporan pelaskanaan kegiatan, sambutan serta pembukaan oleh YM Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. Pada awal sambutannya, YM Direktur Jendral Badilag menyampaikan rasa syukur atas terlaksanaanya sosialisasi dua aturan yang terdiri dar PP No. 30 tahun 2009 tentang Penilaian Kinerja pns dan Permanpan RB No. 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagai bentuk penutupan tahun 2021. Atas penutupan tersebut YM Direktur Jendral Badilag berharap nilai yang tercipta atas terlaksananya sosialisasi ini menjadi nilai yang mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah SWT bahwa peradilan agama tahun 2022 mampu menerapkan dua peraturan ini dengan baik. Sehingga Organisasi Dirjen Badilag berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Adapun YM Direktur Jendral Badilag menyampaikan harapan agar kegiatan sosialisasi ini menjadi pencerahan dan dapat dimplementasikan nilai-nilainya. Disisi lain YM Direktur Jendral Badilag juga menyampaikan harapan agar kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama seluruh indonesia dengan serius dan mendengarkan dengan baik. Sehingga ilmu yang didapat nantinya dapat dimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

WhatsApp Image 2021-12-27 at 11.09.31 (1).jpeg

Selanjutnya YM Direktur Jendral Badilag menyempaikan bahwasannya ada 14 hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan sosialisasi mengenai dua aturan dalam PP No. 30 tahun 2009 tentang Penilaian Kinerja pns dan Permanpan RB No. 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS, dimana ada penambahan dan pengembangan dalam aturan tersebut. Hal-hal tersebut terdiri dari

  • adanya pengaturan sistim manajemen kinerja PNS atau perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistim informasi kinerja PNS dengan penambahan 14 item dari dua aturan di atas;
  • adanya penambahan tim penilaian kinerja PNS yang berawal dari unsur kepegawaian instansi, bagian pengawasan internal dan unit kerja lain;
  • penilaian kinerja PNS yang dilakukan pejabat penilaian kinerja PNS 60% dan rekan kerja setingkat atau bawahan langsung melalui survei tertutup (40%);   
  • Adanya perubahan pembagian bobot Penilaian Kinerja PNS, yaitu:
  • Adanya Bimbingan Kinerja, yaitu suatu proses terus menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja;
  • Adanya Konseling Kinerja, yaitu proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja;
  • Adanya Konselor pihak yang memberikan konseling;
  • Laporan dokumen penilaian kinerja, dapat digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja;
  • Pemeringkatan Kinerja (membandingkan nilai kinerja dan predikat kinerja antar PNS setiap tahun dalam 1 instansi pemerintah)
  • Penghargaan Kinerja (PNS berpredikat Sangat Baik selama 2 tahun, diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (talent pool);
  • Perubahan item penilaian Perilaku Kerja, sebelumnya 6 item menjadi 5 item yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama dan kepempimpinan;
  • Pengukuran kinerja, dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran atau tahunan;
  • Realisasi kinerja PNS dapat melebihi target kinerja, paling tinggi 120
  • Adanya perubahan nilai dan predikat kinerja PNS

WhatsApp Image 2021-12-27 at 11.09.31 (3).jpeg

Adapun YM Direktur Jendral Badilag kemudian menyampaikan bahwasannya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berkaitan dengan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit. Hal tersebut khususnya dalam hal promosi dan mutasi tenaga teknis peradilan agama yang tidak hanya didasarkan pada senioritas tenaga teknis, akan tapi ada aspek lain yang dinilai. Diantaranya penilaian kinerja SIPP, satker peraih Zona Integritas menuju WBK/WBBM, prestasi tingkat nasional (meliputi: peradilan elektronik terbaik, gugatan sederhana terbaik, mediasi terbaik, dan mediator terbaik), penilaian triwulan kinerja satker yang terdiri dari 18 item penilaian, serta penilaian Dekorum Ruang Sidang, dan Kebersihan, Kerapihan, dan Keindahan (K3) serta tingkat disiplin melalui pengawasan dari CCTV ataupun dari Comand Center Badilag.

Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Sosialisasi yang terbagi menjadi empat sesi yang terdiri dari : Sesi 1 pemapaparan mengenai kebijakan penilaian kinerja PNS oleh Kementrian Pan RB, Bapak Devi Anantha, S.E (Asisten Departemen Manajemen dan kesejahteran SDM Aparatur), Sesi 2 pemaparan materi mengenai Kebijakan penilaian kinerja PNS di Lingkungan Mahkamah Agung oleh Biro Kepegawaian BUA MARI, Hannan Tauqiefie, S.T. (Kepala Mutasi Sub II.A), Sesi 3 pemaparan mengenai Sistem manajemen kinerja PNS oleh Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara BKN, Bapak Dr. Achmad Slamet Hidayat, S.Pd., M.S.I (Direktur kinerja Aparatur Sipil Negara) dan terakhir sesi 4 pemaparan mengenai teknik penyusunan SKP sesuai Pemen Pan RB No 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS dari Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara BKN, Ibu Susan B. Sugiarto, S. Psi, MA, (Analis Kepegawaian Muda). (MM)

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Soasio

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 10, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

Tlp. 0921-3161025, Fax. 0921-3161141

Email : 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instagram :

pa_soasio

Facebook : 

Pengadilan Agama Soasio

Tim IT Pengadilan Agama Soasio © 2021