Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Penjelasan PP Nomor 61 2010;
6. Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. SK KMA RI Nomor 1-144 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan;
8. SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. SE Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang diluar Gedung Pengadilan;
11. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan;
14. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;