Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

---

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pandemi Covid 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

2. SEMA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pandemi Covid 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Penjelasan PP Nomor 61 2010;

6. Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014;

7. SK KMA RI Nomor 1-144 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan;

8. SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. SE Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang diluar Gedung Pengadilan;

10. SK Pedoman PTSP Badilag;

11. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

12. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan;

13. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung;

14. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

15. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.